306

Uji Pengetahuan KUP – Quiz KUP B (2)

Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak tidak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan SKPKB tersebut.

Correct! Wrong!

Wajib Pajak masih dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir (SPUH).

Correct! Wrong!

Bila Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan, masih dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Correct! Wrong!

Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan, Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan.

Correct! Wrong!

Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 dengan status LB Rp 49.000.000,- pada tanggal 30 April 2018. Pengajuan restitusi tersebut tidak dapat diproses karena disampaikan ke KPP setelah jatuh tempo pelaporan.

Correct! Wrong!

Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 dengan status LB Rp 49.000.000,- pada tanggal 30 April 2018. Atas pengajuan restitusi tersebut, akan diproses dengan Pasal 17D sehingga cukup dilakukan penelitian.

Correct! Wrong!

Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 dengan status LB Rp 159.000.000,- pada tanggal 30 April 2018. Atas pengajuan restitusi tersebut, akan diproses dengan Pasal 17B sehingga akan dilakukan pemeriksaan.

Correct! Wrong!

Apabila Wajib Pajak meminta restitusi dan penerbitan produk hukum (SKPLB/SKPPKP) atas permohonan terlambat diterbitkan, Wajib Pajak akan mendapatkan imbalan bunga.

Correct! Wrong!

Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 3 (tiga) kali.

Correct! Wrong!

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan 2 bulan setelah surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.

Correct! Wrong!

Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi diterbitkan paling lama 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.

Correct! Wrong!

Sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKB Pasal 13A UU KUP tidak dapat diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi (Pasal 36 ayat (1) huruf a)

Correct! Wrong!

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!