2
28

Jasa Catering di potong PPh Pasal Berapa Ya?




Ada yang tau Jasa Catering di potong PPh Pasal Berapa? Jawabannya masih banyak yang berbeda-beda di khalayak umum, ada yang bilang harus dipotong PPh Pasal 23, ada juga yang berpendapat seharusnya di potong PPh Pasal 21. Mana yang benar?

Sebelumnya, kita cari tahu dulu, apa yang di maksud dengan jasa catering menurut ketentuan perpajakan.

Jasa catering adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan baik yang disajikan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya (Pasal 1 ayat (2) PMK-18/PMK.10/2015).



Jadi, menurut UU Perpajakan, penyediaan makanan berupa nasi kotak pun dapat dikatakan pembelian jasa catering, catet! Penjelasan berikutnya, perhatikan juga penjelasan Pasal 2 PMK-18/PMK.10/2015 berikut ini:

Tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau katering adalah penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung/ pesanan.

Jasa Catering di potong PPh Pasal Berapa?

Perhatikan contoh berikut ini.

Jasa Catering di potong PPh Pasal Berapa

 

Sekarang, jika penyedia jasa catering bukan CV MUMUN, melainkan mbak MUMUN (dalam hal ini bertindak sebagai Orang Pribadi), maka PPh apa yang harus dipotong oleh PT Sumba?

Jawabannya adalah PT Sumba harus memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran jasa catering kepada Sdri MUMUN, dengan penghitungan sebagai berikut:

PPh Pasal 21 = 50% x Rp 1.800.000 x 5%

PPh Pasal 21 = Rp 45.000

Orang Pribadi penyedia jasa catering termasuk kategori bukan pegawai, klik penjelasan penghitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai berikut!

 

 

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!