7
85

Kewajiban Wajib Pajak setelah memiliki NPWP adalah?




Setelah memiliki NPWP, harus bayar pajak apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, ketahui dulu jenis Wajib Pajaknya karena masing-masing kategori memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda.

Subjek Pajak menurut ketentuan UU pajak penghasilan terdiri dari:

  1. orang pribadi;
  2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  3. badan; dan
  4. bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.



Badan yang dimaksud mengacu pada sekumpulan orang atau modal, yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

 

kewajiban wajib pajak setelah memiliki NPWP adalah?

Kewajiban wajib pajak setelah memiliki NPWP adalah?

Pada dasarnya, kewajiban wajib pajak setelah memiliki NPWP adalah sebagai berikut:

Simak juga penjelasan berikut!

Apa itu NPWP?

Sanksi tidak memiliki NPWP

Orang Pribadi harus bayar pajak apa?

Setelah memiliki NPWP, orang pribadi harus membayar pajak apa:

  • PPh Pasal 25 setiap bulan, jika:
    • orang pribadi tersebut memiliki pekerjaan bebas
    • orang pribadi tersebut memiliki usaha yang omset brutonya sudah melebihi 4,8 milyar
  • PPh Pasal 4 ayat (2) 0,5% dari omset bruto tiap bulan, jika:
    • orang pribadi tersebut memiliki usaha yang omset brutonya masih kurang dari 4,8 milyar
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jika
    • orang pribadi tersebut menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan omset brutonya sudah lebih dari 4,8 milyar

kewajiban pajak setelah memiliki NPWP

WP Badan harus bayar pajak apa?

Wajib Pajak badan mempunyai identitas sendiri yang terpisah dengan pemiliknya sesuai dengan konsep entitas berdasarkan akuntansi.

 

kewajiban WP setelah memiliki NPWP

Untuk contoh entitas berupa wajib pajak badan adalah Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan dan sebagainya.

Semua badan bergerak dibidang usaha untuk mencari laba/profit atau non profit/nirlaba ialah sederet badan yang mempunyai kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

Bagaimana kewajiban perpajakan entitas sebagai Wajib Pajak Badan?

Sebagai entitas yang terpisah, subyek pajak atau wajib pajak badan memiliki kewajiban perpajakan sebagai berikut:

  • Badan yang berstatus Pusat/Kewajiban NPWP Pusat

WP Badan berstatus pusat ialah badan yang mempunyai satu atau lebih cabang, dan kewajiban pajaknya adalah:

  • PPh Pasal 25 setiap bulan, jika:
    • badan tersebut memiliki usaha yang omset brutonya sudah melebihi 4,8 milyar
  • PPh Pasal 4 ayat (2) 0,5% dari omset bruto tiap bulan atas penjualan pusat saja, jika:
    • badan usaha tersebut memiliki usaha yang omset brutonya masih kurang dari 4,8 milyar
  • PPh Pemotongan pemungutan yaitu PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22PPh Pasal 23/26, Pasal 15, Pasal 4 ayat (2) jika di bulan tersebut ada pemotongan pajaknya.
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jika:
    • badan tersebut menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan omset brutonya sudah lebih dari 4,8 milyar serta ada Pemusatan PPN

  • Badan yang berstatus Cabang/Kewajiban NPWP Cabang

  • PPh Pasal 4 ayat (2) 0,5% dari omset bruto tiap bulan atas penjualan cabang saja, jika:
    • badan usaha tersebut memiliki usaha yang omset brutonya masih kurang dari 4,8 milyar
  • PPh Pemotongan pemungutan yaitu PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22PPh Pasal 23/26, Pasal 15, Pasal 4 ayat (2) jika di bulan tersebut ada pemotongan pajaknya.
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jika:
    • badan tersebut menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan omset brutonya sudah lebih dari 4,8 milyar serta tidak ada Pemusatan PPN

 

entitas artinya

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!