8
241

Apa saja Objek Penambah atau Pengurang PPh Pasal 21?




Apakah pembayaran premi asuransi kesehatan, pembayaran uang pensiun merupakan penambah PPh 21 atau pengurang PPh Pasal 21?

Penambah PPh Pasal 21

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) (Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek) yang dibayar oleh pemberi kerja

Bagi pemberi kerja : biaya bagi perusahaan (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Bagi karyawan : Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai / penambah PPh Pasal 21 (Lampiran PER-31/PJ/2016)



Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya.

Bagi pemberi kerja : biaya bagi perusahaan (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Bagi karyawan : Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai / penambah PPh 21 (Lampiran PER-31/PJ/2016)

Penambah PPh Pasal 21

Tunjangan PPh

Bagi pemberi kerja : Dapat dibiayakan.

Bagi karyawan : Penambah PPh 21 / menambah penghasilan bruto karyawan karena tunjangan yang diberikan termasuk kedalam kategori tambahan penghasilan

Natura dan/atau kenikmatan (ATURAN BARU)

Bagi pemberi kerja : Tidak dapat dibiayakan (Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Bagi karyawan : Penambah PPh Pasal 21 / menambah penghasilan bruto karyawan (Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar oleh pemberi kerja

Bagi pemberi kerja : biaya bagi perusahaan (Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Bagi karyawan : Tidak menambah penghasilan bruto karyawan/bukan penambah PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja

Bagi pemberi kerja : Tidak dapat dibiayakan (Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 36 TAHUN 2008), karena PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja termasuk pemberian kenikmatan (Pasal 8 ayat (2) PER-31/PJ/2012)

Bagi karyawan : Bukan penambah penghasilan bruto karyawan (Pasal 8 ayat (2) PER-31/PJ/2012)

Pengurang PPh Pasal 21

Pengurang PPh Pasal 21

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek yang dibayar oleh karyawan

Bagi pemberi kerja : tidak ada pengaruh

Bagi karyawan : bukan biaya bagi OP (tidak boleh menjadi pengurang dalam menghitung PPh 21/bukan pengurang PPh 21(Pasal 9 ayat (1) huruf D UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan karyawan.

Bagi pemberi kerja :tidak ada pengaruh

Bagi karyawan : bukan biaya bagi OP (bukan pengurang PPh 21/tidak boleh menjadi pengurang dalam menghitung PPh 21) (Pasal 9 ayat (1) huruf D UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar oleh karyawan

Bagi pemberi kerja : tidak ada pengaruh

Bagi karyawan : biaya bagi karyawan (Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 TAHUN 2008) dan pengurang PPh Pasal 21/menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21 (Lampiran PER-31/PJ/2016)

Biaya Jabatan/Biaya Pensiun

Bagi pemberi kerja : tidak ada pengaruh

Bagi karyawan : pengurang PPh Pasal 21 / Pengurang penghasilan bruto karyawan (Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Apakah yang di maksud biaya jabatan dan biaya pensiun itu?

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pegawai tetap tanpa memandang kedudukan atau jabatan. (Pasal 6 ayat (1) UU PPh)

Besarnya biaya jabatan adalah 5% x Penghasilan bruto

  • Maksimal per bulan Rp 500.000
  • Maksimal setahun Rp 6.000.000

Biaya Pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pensiunan tanpa memandang kedudukan atau jabatan. (Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan petunjuk pengisian 1770 di dalam Lampiran II PER-36/PJ/2015)

Besarnya biaya pensiun adalah 5% x Penghasilan bruto

  • Maksimal per bulan Rp 200.000
  • Maksimal setahun Rp 2.400.000

Pengurang PPh 21

 

 

 

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!