7
82

Penjelasan Lengkap SPT Unifikasi Adalah?




Apa itu SPT Unifikasi Adalah?

SPT Unifikasi adalah SPT Masa PPh yang merupakan Unifikasi/gabungan beberapa jenis laporan PPh, yaitu:
a. PPh Pasal 4 ayat (2);
b. PPh Pasal 15;
c. PPh Pasal 22;
d. PPh Pasal 23; dan
e. PPh Pasal 26.

Jadi, Wajib Pajak tidak ribet harus membuka masing-masing aplikasi eSPT PPh final, eSPT PPh 22 dsb untuk melaporkan SPT Masanya. Pelaporan SPT Masa PPh Pemotongan/Pemungutan menjadi satu pintu yaitu SPT Masa Unifikasi, melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dan di tanda tangani secara elektronik.

Sejak Kapan SPT Unifikasi Berlaku?

Dasar hukum SPT Unifikasi adalah PER-24/PJ/2021 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang berlaku sejak Masa Pajak Januari 2022.

Mulai masa pajak Januari 2022 sifatnya opsional, sedangkan mulai masa pajak April 2022, sifatnya wajib di terapkan oleh seluruh Wajib Pajak.



Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi
Pemotong/Pemungut PPh harus memenuhi syarat:
a. memiliki EFIN untuk menggunakan akun DJP Online;
b. memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP untuk menandatangani Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi; dan
c. ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Bukti Potong SPT Unifikasi

Bukti Potong/Pungut SPT Unifikasi adalah terdiri dari:
a. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar; dan
b. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat pemotongan atau pemungutan PPh.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dibuat dalam hal:

  • jumlah PPh yang dipotong/dipungut nihil karena adanya Surat Keterangan Bebas;
  • transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018 yang terkonfirmasi;
  • jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang ditunjukkan dengan adanya Surat Keterangan Domisili dan/atau tanda terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak luar negeri;
  • PPh yang dipotong/dipungut ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  • PPh yang dipotong dan/atau dipungut diberikan fasilitas PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
  • pemotongan/pemungutan PPh dilakukan dengan menggunakan SSP, BPN, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP.

spt unifikasi

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Potong SPT Unifikasi

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melakukan pemotongan:

  • PPh atas penghasilan berupa bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan jasa giro;
  • PPh atas penghasilan berupa diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan bunga obligasi berupa surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah;
  • PPh atas bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang;
  • PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan bukan saham pendiri di bursa efek, penjualan saham milik perusahaan modal ventura tidak di bursa efek dan tambahan PPh atas kepemilikan saham pendiri pada saat penawaran umum perdana; dan
  • Penghasilan lain yang menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/ pemungutan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Potong/Pungut Unifikasi dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh menggunakan sarana yang dimiliki oleh Pemotong/Pemungut PPh.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa:

  • dokumen buku tabungan
  • rekening koran
  • rekening kustodian
  • rekening efek
  • dokumen lain yang setara, baik berbentuk formulir kertas maupun dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi diberikan secara otomatis oleh sistem (auto generated), terdiri dari 10 digit.

  • Digit ke 1 = kode dokumen
  • Digit ke 2 dan 3 = tahun pembuatan
  • Digit 4 sampai 10 = nomor urut

Format SPT Masa Unifikasi

SPT Masa PPh Unifikasi terdiri dari:

  • Induk SPT Masa PPh Unifikasi (Formulir SPT Masa PPh Unifikasi);
  • Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri (Formulir DOSS);
  • Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP); dan
  • Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 (Formulir DBP).

spt unifikasi adalah

Pembayaran & Pelaporan SPT Unifikasi

Pemotong/Pemungut PPh wajib melakukan:

  • pembayaran PPh yang telah dipotong/dipungut paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir;
  • penyetoran PPh yang harus dibayar sendiri paling lama 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir; dan
  • penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Wajib Pajak yang telat melakukan pembayaran pajak maupun telat dalam melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

 

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!