10
38

Penjelasan Lengkap PPh Final UMKM [NEW]




Tarif PPh final UMKM sekarang hanya 0,5%. Murah sekali woe..

PPh final UMKM 0,5% berlaku sejak 1 Juli 2018 berdasarkan PP 23 tahun 2018, sejak 1 Juli 2018 itu juga aturan lama PP 46 tahun 2013 dicabut.

MULAI TAHUN PAJAK 2022, PPh final UMKM gratis sampai dengan omset bruto Rp 500 juta, cek di sini!



Siapa yang wajib membayar PPh final UMKM?

  • Wajib Pajak orang pribadi; dan
  • Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Lalu, siapa yang tidak boleh membayar PPh Final UMKM ini? atau dengan kata lain yang tidak termasuk Subjek Pajak PP 23 tahun 2018 adalah:

  • Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum;
  • Wajib Pajak badan berbentuk CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  • Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
    • Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
    • Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
  • Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

pph final umkm 2022

Objek PPh Final UMKM

Objek PPh final PP 23 tahun 2018 ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Jadi, untuk orang pribadi yang wajib membayar pajak ini adalah orang pribadi usahawan.

Tidak termasuk objek pajak PP 23 tahun 2018 adalah:

  • penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  • penghasilan yang diterima di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
  • penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  • penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Yang di maksud orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas meliputi:

  • tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
  • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  • olahragawan;
  • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  • pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  • agen iklan;
  • pengawas atau pengelola proyek;
  • perantara;
  • petugas penjaja barang dagangan;
  • agen asuransi;
  • distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Kewajiban perpajakan orang pribadi pekerjaan bebas ini bukan PPh Final UMKM, melainkan PPh Pasal 25!

Cara Pembayaran PPh Final UMKM

Tarif Pajak Penghasilan PP 23 tahun 2018 ini sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final.

Pajak Penghasilan terutang dilunasi dengan cara:

  • disetor sendiri; atau
  • dipotong/dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak jika Wajib Pajak melakukan transaksi dengan WP badan.

Maksudnya di setor sendiri bagaimana?

Contohnya adalah pelaku usaha UMKM seperti misalnya punya toko online, pemilik restoran, atau penyewaan terop, dsb.

Berikut ini panduan cara pembayaran pajaknya, KLIK!

Ingat, kode pembayaran PPh finalnya adalah 411128-420. Pembayaran dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Jika dalam satu bulan, WP tidak mempunyai omset usaha, PPh Final UMKM ini tidak perlu dibayar! 

Cara pelunasan melalui pemotongan pihak lain terjadi saat WP melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut (misalnya: CV, PT, Instansi pemerintah).

Kode billing di buat oleh pemotong dengan kode pembayaran 411128-423 tetapi menggunakan NPWP WP UMKM yang dipotong. Pembayaran dilakukan setiap bulan oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

pph final umkm

 

 

 

Jangka Waktu PPh Final UMKM

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria UMKM tidak boleh menggunakan pajak ini selamanya. Pengenaan Pajak Penghasilan Final UMKM ini paling lama:

  • 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
  • 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
  • 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu terhitung sejak:

  • Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak 1 Juli 2018, atau
  • Tahun Pajak 2018, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Juli 2018.
Setelah jangka waktu ini terlewati, Wajib Pajak tidak boleh menggunakan lagi ketentuan PP 23 tahun 2018. Pembayaran pajaknya kembali kepada ketentuan umum Pajak Penghasilan.

Surat Keterangan WP UMKM

Apa fungsi Surat Keterangan? supaya Wajib Pajak dipotong PPh Final 0,5% saat bertransaksi dengan pemotong atau pemungut.

Jika tidak menunjukkan Surat Keterangan WP UMKM ini, pemotong atau pemungut akan memotong PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23 tergantung objek pajaknya.

Permohonan Surat Keterangan secara online melalui single login pajak.go.id!

Surat keterangan WP UMKM berlaku sampai dengan jangka waktu sesuai diatur dalam PP 23, kecuali:

  1. WP memilih dikenai ketentuan umum PPh sebelum jangka waktu berakhir
  2. Tidak lagi memenuhi kriteria PP 23 tahun 2018 (misal omset tahun ketiga CV melebihi 4,8 milyar, maka tahun ke-empat tidak boleh lagi menggunakan ketentuan PP Final UMKM ini).

surat keterangan pph final

Surat Pemberitahuan tidak Memilih PP 23

WP yang tidak memilih PPh final UMKM ini dapat menyampaikan Surat pemberitahuan ke:

  • KPP tempat WP Pusat terdaftar, KP2KP atau KPP Mikro yang berada dibawah wilayah kerja KPP Pusat terdaftar,
  • Saluran tertentu yang ditetapkan DJP.

Setelah menyampaikan surat ini, kewajiban perpajakan WP tidak lagi PPh Final,melainkan ketentuan PPh Umum (PPh Pasal 25) dan berlaku untuk Tahun Pajak berikutnya.

pph final umkm

Ketentuan rincinya sebagai berikut:

  • WP yang masa Januari 2018 sd ¬†Juni 2018 dikenai PPh Umum, dapat dikenai PPh umum sd akhir Tahun Pajak 2018 dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat tgl 31 Desember 2018.
  • WP terdaftar tgl 1 Juli 2018 – 31 Des 2018, dapat dikenai PPh umum mulai Tahun Pajak terdaftar (tahun pajak 2018) dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling lambat tgl 31 Desember 2018.
  • WP terdaftar sejak 1 Januari 2019 dan seterusnya, dapat dikenai PPh umum mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan saat pendaftaran NPWP.

surat pemberitahuan memilih ketentuan umum

 

 

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply

error: Content is protected !!